Google Earth

Pembunuhan, Korupsi, Perampasan Tanah: Pelanggaran HAM Terhadap Warga Rohingya

Tiga tahun berlalu sejak 740.000 warga Rohingya melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine ke kamp pengungsi di Bangladesh. Namun bagi warga Rohingya yang masih bertahan di Myanmar, kehidupan mereka masih berkutat dengan bahaya dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlanjut.

Pada bulan Januari, sebagai bagian dari pengungkapan kasus dugaan genosida oleh Myanmar, pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerintahkan otoritas Myanmar untuk melindungi warga Rohingya. Kenyataannya, Amnesty International terus menerima video dan foto yang menggambarkan pelanggaran HAM di Rakhine. Blog ini akan menjelaskan bagaimana kami memverifikasi lokasi dari beberapa rekaman video yang kami terima baru-baru ini, dan bagaimana hal itu menunjukkan sejauh mana pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya terus hingga saat ini.

Pada tahun 2017, sejumlah peneliti dari Amnesty International berada di Cox’s Bazar, Bangladesh -tujuan bagi banyak pengungsi Rohingya. Kami mewawancarai orang-orang di kamp, ​​memberi mereka ruang untuk menceritakan kisah mereka. Kami juga memverifikasi bukti dalam bentuk video yang mereka simpan di ponsel, menggunakan citra satelit untuk memperkuat apa yang kami ketahui.

Hasilnya, kami menyebut kekerasan sistematis yang mereka alami sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meluncurkan penyelidikan. Lalu, Dewan HAM PBB membentuk Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Myanmar. Pemerintah Myanmar-pun menjadi sorotan di panggung internasional.

Namun sejak saat itu, pemantauan menjadi semakin sulit. Salah satu alasannya adalah pemadaman koneksi internet berkepanjangan yang telah berlangsung lebih dari 12 bulan di banyak kota kecil di Negara Bagian Rakhine, dan berlanjut dengan layanan 2G yang terbatas. Saat jaringan kembali tersambung, koneksinya lambat atau tak berfungsi sama sekali. Meski demikian, bukti video yang diperoleh, diverifikasi, dan dirilis oleh Amnesty menunjukkan bahwa situasi di utara negara bagian Rakhine masih memprihatinkan.

Warga Rohingya yang tidak mengungsi ke Bangladesh adalah orang-orang yang masih tersandera. Mereka dikepung oleh otoritas Pemerintah, yang gagal menghapus rezim apartheid yang menghantui setiap langkah mereka. Mereka terkepung oleh konflik, karena militer Myanmar terus bentrok dengan kelompok bersenjata etnis Rakhine, ‘Tentara Arakan’, dalam pertempuran berdarah, membuat warga sipil dari berbagai kelompok minoritas, termasuk Rohingya, terjebak dalam baku tembak.

Mereka juga terjebak oleh ancaman pandemi COVID-19, dengan kondisi di mana mereka -sebelumnya -sudah menghadapi layanan medis yang sangat tidak setara dan tidak memadai. Selain itu, Myanmar juga mengubah lanskap di beberapa bagian di utara Rakhine dengan cara yang akan mempersulit pengungsi Rohingya untuk kembali ke rumah mereka.

Bukti yang kami rilis untuk menandai peringatan tiga tahun ini berasal dari para aktivis di utara negara bagian Rakhine, yang mengambil risiko setiap hari untuk merekam perkembangan di sana. Video-video ini menunjukkan kematian warga Rohingya, korupsi, dan struktur administrasi baru di tanah Rohingya. Konten, yang direkam pada tahun 2020, ini diberikan kepada Laboratorium Bukti Krisis Amnesty dan tim peneliti Amnesty Myanmar, yang telah bekerja sama untuk memverifikasinya secara independen.

Proses verifikasi ini selalu penting -di Myanmar, tempat di mana konten dari peristiwa sebelumnya -dengan klaim yang menggambarkan kejadian terbaru -beredar adalah hal biasa. Selain itu, karena sebagian besar konten direkam oleh individu yang mengambil risiko besar, keamanan mereka menjadi hal terpenting. Dalam banyak kasus, kami tidak dapat mengungkapkan kapan mereka direkam. Namun, dalam kasus satu video yang berlokasi di dekat desa Nan Yar Kone, di wilayah Kun Taing, Kota Buthidaung, Negara Bagian Rakhine, kami bisa mengungkapkannya.

Bukti video dari perampasan tanah

Video yang dipermasalahkan menunjukkan sebuah bangunan. Kami menerima informasi dari para aktivis bahwa video itu menunjukkan pembangunan Gedung perguruan tinggi teknik Pemerintah yang baru di tanah milik warga Rohingya. Namun, dari jauh, bagaimana cara memastikan bahwa video ini memang direkam di dekat desa Nan Yar Kone, dan dilakukan baru-baru ini? Langkah pertama dalam proses ini adalah mengetahui apakah desa itu benar-benar ada, dan jika ada, cari tahu koordinat geografinya. Unit Manajemen Informasi Myanmar memiliki database nama dan lokasi yang cukup komprehensif dari banyak desa dan kota kecil di sana.

Laman database yang berisi nama-nama desa dan kota di Myanmar.

Diunduh sebagai spreadsheet (tabel), file tersebut berukuran besar tetapi dengan meluangkan waktu untuk memahaminya, menemukan koordinat geografis dari desa-desa di Myanmar menjadi relatif mudah.

Kami dapat menemukan bahwa desa Nan Yar Kone memang ada di wilayah Kun Taing, Kota Buthidaung. Nama itu setidaknya cocok dengan apa yang dikatakan sumber kami. Nan Yar Kone memiliki titik koordinat 20.875150, 92.5463027.

Google Earth Pro

Meski demikian, menemukan nama desa dan geo-koordinatnya saja tidak cukup untuk memastikan lokasi video tersebut. Dengan memasukkan koordinat ke dalam Google Earth Pro, kami dapat menemukannya dan mempelajari citra satelit dari desa itu. Tepat di sebelah timur desa, kita dapat melihat sesuatu yang menyerupai lokasi konstruksi.

Tapi apakah bangunan ini baru? Untuk mengetahuinya, kami menggunakan fitur citra historis di Google Earth Pro. Dengan menelusuri fitur citra sejarah, kami dapat melihat bahwa bangunan itu telah digarap sejak September 2019, dengan tanah kosong pada tahun 2017. Namun, tidak ada citra satelit yang tersedia antara tahun 2017 dan 2019 -jadi tanggal persis dimulainya pembangunan tidak bisa dilihat di sini. Kami akan membahasnya lagi nanti.

Citra satelit antara bulan Oktober 2017 hingga Maret 2020. Sumber: Google Earth/Maxar

Apakah bangunan yang dimaksud sama?

Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa bangunan tersebut benar atau sesuai. Dalam video – yang konon direkam pada Januari 2020 -itu kami dapat melihat tiga struktur utama. Semua bangunan ini sesuai dengan citra satelit.

Pengamatan lebih dekat pada bangunan di paling kiri menunjukkan atap biru yang terlihat dalam citra satelit dari Maret 2020, tetapi tidak ditemukan pada citra satelit November 2019. Citra satelit memberi kami keterangan waktu pengambilan video -yang menegaskan informasi yang kami terima.

Kapan pembangunan dimulai?


Seperti disebutkan di atas, citra sejarah hanya dapat membawa kita kembali ke bulan September 2019, setelah konstruksi dimulai. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui kapan konstruksi sebenarnya dimulai? Di Laboratorium Bukti Krisis Amnesty, kami dapat memanfaatkan kemitraan kami dengan Planet Labs untuk menggunakan citra dengan resolusi lebih rendah untuk menemukan bahwa konstruksi dimulai antara tanggal 28 Maret hingga 3 April 2019.

Bukti lebih lanjut

Langkah selanjutnya adalah menemukan informasi lebih lanjut yang mungkin tersedia untuk umum. Kumpulan penelusuran Google dengan menggunakan kata kunci sederhana memunculkan sebuah cerita yang diterbitkan di situs The Stateless pada bulan Februari 2019, yang menyatakan bahwa lebih dari 20 hektar tanah di Nan Yar Kone telah diambil alih untuk membangun ‘Sekolah Menengah Teknologi Pemerintah’. Pertama-tama, seperti layaknya semua sumber, kami menganalisa informasi ini melalui lensa verifikasi. Dalam artikel ini, satu bagian informasi begitu menonjol – bahwa lebih dari 20 hektar tanah telah disita untuk membangun perguruan tinggi.

Di Google Earth Pro, hal yang mungkin untuk melihat perbatasan dari lokasi pembangunan. Dengan menggunakan alat ukur di Google Earth Pro, kami dapat mengukur luasnya. Dalam hal ini, itu berarti luas wilayah pembangunan. Dengan menggunakan metode poligon, kami dapat mengukur pagar pembatas lokasi, yang memunculkan informasi 22 hektar -sesuai dengan data dalam artikel.

Pertimbangan etis

Dalam video yang dipublikasikan hari ini, kami menggambarkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang masih dialami komunitas Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Banyak dari video yang kami terima – dengan konten yang berdurasi total hampir dua jam – menunjukkan kondisi langsung pasca ledakan ranjau darat, pembakaran pemindahan, dan perampasan di desa. Kami memilih citra satelit dengan hati-hati untuk menceritakan kisah tentang apa yang terjadi hari ini di utara negara bagian Rakhine -tanpa mengungkapkan identitas, atau menempatkan orang-orang dalam situasi ini pada risiko yang berlebihan – tetapi kami juga berhati-hati untuk mempertimbangkan fakta bahwa orang-orang menginginkan cerita mereka disebarluaskan.

Meski penderitaan warga Rohingya di Myanmar menjadi berita utama tiga tahun lalu, hingga hari ini nasib mereka masih menjadi sorotan. Menceritakan kisah mereka saat pemadaman koneksi internet terjadi, ketika banyak orang mengambil risiko untuk mendapatkan video dan bukti foto pelanggaran HAM, begitu sulit. Kami berhutang pada mereka yang berani mengambil risiko ini untuk berbagi cerita mereka. Memastikan bahwa verifikasi menyeluruh dilakukan selama proses pencarian informasi adalah kunci untuk mendapatkan cerita tersebut dengan sebenar-benarnya.

Masalah akses secara umum yang menimpa pengawas independen untuk Negara Bagian Rakhine -diperparah dengan pembatasan oleh Pemerintah Myanmar dan pandemi COVID-19 – kegiatan pemantauan melalui video, satelit, dan segala bentuk data merupakan sarana yang menambah kemampuan kami untuk mengumpulkan bukti dan menyeret otoritas Myanmar ke pengadilan.

Warga Rohingya tidak bisa terus menunggu keadilan, dan komunitas HAM internasional tak boleh mengalihkan pandangan dari penderitaan mereka.

*Versi asli dari tulisan ini bisa dilihat di sini.