Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait situasi kelaparan yang melanda wilayah Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
“Kami berduka cita atas meninggalnya puluhan warga di Tanah Papua terkait kesulitan pangan yang mereka hadapi, sekaligus menyayangkan pernyataan Wakil Presiden bahwa 24 warga yang meninggal dunia di Yakuhimo bukanlah akibat kelaparan. Tidak cukup mengutip Bupati, harus ada penyelidikan serius di lapangan.
Pernyataan tersebut meremehkan krisis kemanusiaan yang tengah melanda sebagian Tanah Papua, termasuk di wilayah Yahukimo.
Berbagai laporan media menunjukkan bahwa kelaparan telah lama menjadi ancaman serius bagi banyak warga di Tanah Papua dan telah merenggut korban jiwa. Data BPS 2020-2022 juga telah menunjukan prevalensi kerawanan pangan di Tanah Papua di atas rata-rata prevalensi nasional.
Penting untuk menyadari bahwa situasi kelaparan di Papua bukanlah isu baru dan menandakan belum seriusnya negara memenuhi hak-hak dasar Orang Asli Papua. Selama bertahun-tahun, Orang Asli Papua di berbagai wilayah di Tanah Papua, terutama di pedalaman, telah menghadapi tantangan serius dalam hal akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai.
Maka kami mendesak kepada negara untuk segera mengambil tindakan konkret dalam menangani masalah kelaparan di Papua dan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang semakin memburuk. Kami mendesak instansi terkait untuk segera mengirim bantuan kebutuhan dasar dan mendesak ke wilayah yang terdampak, termasuk pangan, air bersih, dan layanan medis.
Lalu tinjau kembali program-program ketahanan pangan yang selama ini tidak efektif untuk mengatasi masalah kelaparan di Tanah Papua, termasuk lumbung pangan. Dengarkanlah suara rakyat Papua untuk mencari solusi nyata atas permasalahan menahun ini.
Terakhir, krisis iklim tentu berpotensi memperburuk situasi pangan di Papua maupun tempat lain di Indonesia. Krisis di Papua kali ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah atas tanggung jawab mereka untuk melindungi warga dari dampak buruk krisis iklim.
Latar belakang
Laporan media menyebut bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin membantah adanya kematian akibat kelaparan di sejumlah distrik seperti distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kepada wartawan selepas acara Gerakan Nasional Ketahanan Pangan TNI di Bekasi, Rabu (1/11), Wapres mengatakan bahwa, merujuk informasi dari Bupati Yahukimo, tidak ada yang mati kelaparan di sana sambil menyatakan bahwa memang ada kekurangan pangan di wilayah dan untuk itu permasalahan pangan di Papua akan menjadi prioritas pemerintah.
“Menurut Bupati Yahukimo ya itu tidak ada yang mati kelaparan bahwa di sana ada kekurangan pangan iya ada,” kata Wapres, seperti dikutip Detik.com.
Sedangkan penyebab meninggalnya 24 warga di wilayah Distrik Amuma, menurutnya, saat ini tengah ditangani Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama TNI. Pernyataan Wapres itu menanggapi berbagai laporan di media beberapa hari sebelumnya bahwa 24 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuna, Yahukimo.
Masalah kelaparan terus terjadi di Papua dan sejumlah kalangan sudah memperingatkan pemerintah untuk mengkaji program ketahanan pangan di sana.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan, Hilal Elver, pada jumpa pers saat kunjungannya ke Indonesia pada 18 April 2018, mengungkapkan laporan awalnya bahwa Papua mengalami krisis pangan dan kesehatan.
Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah, seperti Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke, yang fokus pada komoditas beras tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua. Elver menyarankan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan ketahanan pangan nasional berdasarkan wilayah, kebutuhan warga, dan budaya setempat.
Di Indonesia, peneliti BRIN Cahyo Pamungkas, seperti dikutip Tirto.id pada 2 Agustus 2023, mengatakan bahwa produksi pangan terpusat seperti food estate bukanlah jawaban untuk menangani kelaparan di sana, dengan melihat kondisi alam, aksesibilitas, dan budaya di Papua.
Food estate dengan menanam padi, jagung, dan sawit, dinilai mengabaikan ketahanan pangan lokal, sementara masyarakat Papua telah lama bergantung pada makanan lokal seperti sagu dan buah merah. Menurutnya, pemerintah perlu mendukung pengembangan pangan lokal dengan fasilitas seperti penguatan riset.