TEMPO/Prima Mulia

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua: Pastikan keadilan untuk korban mutilasi di Mimika

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak negara untuk memastikan bahwa korban dan keluarga korban pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua mendapatkan keadilan. Negara juga harus segera mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua agar kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang lagi.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada 7 September 2022, Andrean Gwijangge, perwakilan keluarga korban mengatakan bahwa kejadian itu menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban.

“Kami dari keluarga korban meminta supaya proses hukum ini dilakukan di pengadilan umum bukan di pengadilan militer,” kata Andrean. “Kami dipotong-potong seperti binatang, seperti ayam yang mau dimasak, kemudian dibuang.”


Michael Himan dan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua menceritakan bagaimana keluarga korban diabaikan oleh aparat penegak hukum saat melaporkan bahwa ada anggota keluarga mereka yang hilang. Michael juga menduga ada stigmatisasi terhadap orang asli Papua (OAP) yang terjadi dalam kasus ini, karena korban disebut mencoba membeli senjata dan amunisi.

“Keluarga maupun Bupati Nduga sudah konfirmasi bahwa keempat korban adalah masyarakat sipil biasa dan tidak berafiliasi dengan OPM [Operasi Papua Merdeka] atau membeli senjata untuk OPM,” kata Michael.

Hussein Ahmad mewakili Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mengatakan kasus ini kembali menunjukkan pentingnya pemerintah mengevaluasi lagi kebijakan keamanan di Tanah Papua.

“Harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh keberadaan pasukan TNI/Polri yang ada di Papua,” kata Hussein. “Apakah itu sudah tepat, apa perlu sebanyak itu dan sebagainya. Selama ini belum pernah ada evaluasi menyeluruh tentang kebijakan keamanan di Papua.

Ketua Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Rezaldy mengatakan bahwa investigasi independen sangat diperlukan untuk kasus ini, karena ada indikasi pelanggaran dalam penanganan kasus oleh penegak hukum. 

“Saya mendesak kepada institusi TNI yang melakukan penahanan kepada sejumlah prajurit TNI yang terlibat untuk membuka akses kepada Komnas HAM, agar dapat memperoleh keterangan guna kepentingan investigasi yang dilakukan secara independen,” kata Andi.

Nurina Savitri, Manager Kampanye dan Media Amnesty International Indonesia, mengatakan bahwa sudah terlalu sering terjadi pembunuhan di luar hukum di Papua.

“Saya pertama tentu sedih, tapi juga marah. Kenapa kejadian seperti ini terus berlanjut dan kenapa tidak pernah ada pengusutan yang tuntas oleh negara?” kata Nurina. 

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak agar semua terduga pelaku, baik anggota TNI maupun bukan, dibawa ke proses peradilan umum yang adil, transparan dan tidak berpihak. Koalisi juga mendesak pemerintah agar benar-benar mengevaluasi kebijakan penempatan TNI/Polri dan mengambil langkah-langkah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

*Koalisi Kemanusiaan Papua adalah kemitraan sukarela yang terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, Kontras, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan peneliti Cahyo Pamungkas.

Topik