AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA BARU SAJA MELUNCURKAN LAPORAN TERKAIT PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA DAN BAGAIMANA PENYEMPITAN INI MERUPAKAN SERANGAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL, DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI, KEAMANAN PRIBADI, DAN HAK UNTUK BEBAS DARI PENAHANAN SEWENANG-WENANG.

Kebebasan sipil di Indonesia terancam dalam beberapa tahun ke belakang. Saat melakukan aktivitas-aktivitas yang sah untuk mendorong penegakkan hak asasi manusia (HAM), para pembela dan organisasi HAM menghadapi ancaman dan serangan, baik secara langsung maupun digital. Selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022, Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 328 kasus serangan fisik dan/atau digital terhadap masyarakat, dengan setidaknya 834 korban. Korban-korban ini mencakup pembela HAM, aktivis, jurnalis, pembela lingkungan, mahasiswa, dan demonstran. Terduga pelaku dari serangan dan intimidasi ini adalah aktor negara dan non-negara.


PENYEMPITAN RUANG SIPIL DALAM ANGKA

I. Kriminalisasi UU ITE


Cerita Stella Monica, Penyintas UU ITE

Stella Monica dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengunggah keluhannya pada 27 Desember 2019 tentang iritasi kulit yang ia alami setelah melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya.

fatia dikriminalisasi pejabat negara

Fatia Maulidiyanti dikriminalisasi oleh pejabat negara hanya karena membahas tentang dugaan keterlibatan pejabat publik dalam rencana penambangan Blok Wabu di Papua. Desak perlindungan untuk Fatia dan semua pembela HAM yang dikriminalisasi hanya karena bicara data dan fakta.


Terduga Pelaku Kriminalisasi UU ITE


II. Serangan Terhadap Pembela HAM

Jumlah Korban dan Kasus

Tipe Serangan dan Jumlah Korban


Profesi Korban


“Jika kamu ingin hidup, hentikan campur tanganmu di bisnis tambang pasir.” Isi ancaman terhadap Murdani, Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Barat dari pihak tak dikenal

“Jika kamu masih menangani kasus ini, kamu akan hilang.” Ancaman terhadap Bulan* dari pihak tak dikenal

“Setiap saya mengadvokasi orang Papua, saya menerima serangan berbasis gender” Veronika Koman, Pembela HAM


III. KEBEBASAN PERS YANG TERANCAM

NURHADI, JURNALIS.

KERENTANAN JURNALIS INVESTIGATIF TERHADAP SERANGAN DAN INTIMIDASI

Nurhadi adalah jurnalis Tempo, sebuah kantor berita ternama di Indonesia. Pada 29 Mei 2021, Nurhadi berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang sedang dalam penyelidikan KPK. Nurhadi menghadiri acara pernikahan anak Angin dalam upaya melakukan wawancara. Namun, ketika para pegawai Angin tahu bahwa Nurhadi adalah seorang jurnalis, polisi yang mengenakan baju sipil dan sedang tidak bertugas menahan Nurhadi di ruang ganti atas perintah Angin. Nurhadi diinterogasi, dipukul, ditampar, dicekik dengan plastik, dan telepon genggamnya disita.

Nurhadi diinterogasi, dipukul, ditampar, dicekik dengan plastik, dan telepon genggamnya disita. Nurhadi diancam untuk “memilih ICU atau kuburan”, “tidak dapat melihat matahari lagi”, dan “dibuang ke laut dan diikat kakinya” jika dirinya tidak menghapus foto-foto acara pernikahan tersebut.


Jumlah Kasus Penyerangan Pers Berdasarkan Serangan

Isu-isu Dibahas yang Diduga Melatarbelakangi Penyerangan


Jumlah Kasus Dalam Serangan Terhadap Pers Berdasarkan Terduga Pelaku (per Tahun)


HAK-HAK YANG DILANGGAR

KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI, DAN RUANG MASYARAKAT SIPIL
Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai diatur dalam Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); di mana Indonesia merupakan negara pihak sejak 2006. Di tingkat domestik, hak atas kebebasan berekspresi diatur di Pasal 28, 28E, 28E(3), dan 28F UUD 1945. Hak ini juga diatur di UU HAM dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
SELENGKAPNYA
HAK UNTUK MEMBELA HAM DAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM
Deklarasi Pembela HAM PBB mengakui hak untuk membela HAM dan menekankan kembali pasal-pasal yang terdapat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), dan ICCPR. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM mengatur langkah-langkah perlindungan pembela HAM. Namun, peraturan tersebut belum cukup untuk memastikan perlindungan pembela HAM dari serangan dan intimidasi.
SELENGKAPNYA
KEAMANAN PRIBADI DAN HAK UNTUK TIDAK DITANGKAP DAN DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG
Pasal 9 ICCPR menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi setiap orang, baik yang berada dalam tahanan maupun tidak. Artinya, negara wajib menghormati dan melindungi setiap orang dari serangan orang lain ataupun aparat negara. Pasal 34 UU HAM menjamin hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dengan menyatakan bahwa “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”
SELENGKAPNYA
HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA
Sejak 1998, Indonesia merupakan Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT). Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Dalam UU HAM, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya diatur di Pasal 33 Ayat (1).
SELENGKAPNYA
KODE ETIK APARAT PENEGAK HUKUM
Aparat penegak hukum wajib melindungi keamanan masyarakat dan negara bertanggung jawab menghormati hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan semua orang, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan. Penggunaan kekuatan harus sesuai dengan standar-standar internasional seperti Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum 1979 (CCLEO) 15 dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum 1990 (BPUFF).
SELENGKAPNYA

REKOMENDASI

Kami mendesak pemerintah Indonesia hormati, lindungi, dan penuhi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, dengan:
Memastikan ruang dan lingkungan aman bagi media, jurnalis dan organisasi masyarakat agar dapat mendorong penegakkan HAM tanpa rasa takut;
Melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, imparsial, independen, transparan, dan efektif atas segala dugaan serangan, ancaman, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis, dan masyarakat lainnya;
Menuntut terduga pelanggar HAM dalam proses peradilan yang memenuhi standar keadilan internasional dan tanpa hukuman mati.
Pemerintah juga wajib pastikan korban memperoleh akses atas keadilan dan pemulihan efektif.

Bergabung jadi pendukung Amnesty International

Dapatkan kabar terbaru dan konten edukatif terkait HAM