Konferensi Pers Peluncuran Riset

Cadangan emas tersebut terletak di Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, di dataran tinggi tengah provinsi Papua. Blok Wabu memiliki sekitar 8,1 juta ons emas, menjadikannya salah satu dari lima cadangan emas terbesar yang diketahui di Indonesia. Sejak akhir 2019, konflik bersenjata selama puluhan tahun antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia telah meningkat intensitasnya di Kabupaten Intan Jaya.

Tunda Rencana Penambangan Blok Wabu, Utamakan Hak Masyarakat Adat Papua!

Kami butuh bantuan kamu untuk mendesak pemerintah agar mengutamakan hak asasi penduduk asli Papua

KABUPATEN INTAN JAYA: TITIK PANAS KONFLIK DAN REPRESI

Kabupaten Intan Jaya, di mana Blok Wabu berada, telah menjadi titik panas konflik dan represi sejak Oktober 2019. Orang Asli Papua melaporkan bahwa mereka hidup dalam situasi kekerasan dan mengalami berbagai pembatasan aktivitas dalam ranah publik maupun privat akibat meningkatnya kehadiran pasukan keamanan Indonesia. Seiring meningkatnya keberadaan pasukan keamanan, anggota-anggota pasukan melakukan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, dan pemukulan. Menurut wawancara yang kami lakukan, pasukan keamanan membatasi pergerakan warga, penggunaan perangkat elektronik, dan penampilan mereka, seperti misalnya dengan memerintahkan warga untuk memotong rambut. Banyak penduduk telah meninggalkan rumah dan desa mereka untuk mencari keamanan di kota lain dan hutan.

KEHADIRAN MILITER

Meski konflik antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade di seluruh Papua, Amnesty International menemukan bahwa sejak akhir 2019, kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya telah meningkat secara signifikan. Personel militer dan kepolisian telah mendirikan dan menduduki beberapa markas di Kecamatan Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.


Pada Oktober 2019, anggota OPM membunuh tiga pengemudi ojek di Desa Pugisiga, Kabupaten Intan Jaya. OPM menuduh mereka sebagai mata-mata. Sejumlah Orang Asli Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa sejak insiden ini, jumlah pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya meningkat. Mereka juga mengatakan bahwa personel pasukan keamanan mendirikan dan menduduki beberapa markas termasuk gedung-gedung pemerintah.

KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK LOKAL

Amnesty International menemukan bahwa Kabupaten Intan Jaya adalah kabupaten dengan jumlah dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di seluruh Papua tertinggi pada tahun 2020 dan 2021.

Amnesty International mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggota keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020 dan 2021. Ke-12 korban tersebut merupakan lebih dari seperempat (27%) dari total jumlah korban dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di provinsi Papua dan Papua Barat yang didokumentasikan oleh Amnesty International di periode yang sama.

Amnesty International tidak mendokumentasikan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya dalam dua tahun sebelumnya (2018 dan 2019). Kasus pembunuhan di luar hukum yang dicurigai di Kabupaten Intan Jaya termasuk pembunuhan saudara Apianus dan Luther Zanambani, pembunuhan Pendeta Zanambani, dan pembunuhan tiga saudara laki-laki di klinik kesehatan setempat.

PEMBATASAN TERHADAP KEHIDUPAN PUBLIK DAN PRIBADI

Penduduk asli Papua yang tinggal di Kabupaten Intan Jaya mengatakan bahwa mereka tunduk pada banyak aturan tentang ke mana mereka dapat pergi, bagaimana mereka dapat menggunakan perangkat elektronik, dan bagaimana mereka harus berpakaian. Warga di Kabupaten Intan Jaya tidak bisa leluasa beraktivitas seperti dulu. Warga harus mendapatkan izin dari aparat keamanan Indonesia sebelum mereka dapat melakukan hal-hal seperti berkebun, berbelanja, atau pergi ke desa lain. Mereka juga mengatakan bahwa jika orang pindah tanpa izin, mereka bisa ditembak.

PENGUNGSIAN AKIBAT KONFLIK BERSENJATA

Meningkatnya ketidakamanan di Kabupaten Intan Jaya telah mendorong ratusan penduduk setempat meninggalkan komunitas mereka dan mencari keselamatan di daerah lain. Menurut Koalisi Internasional untuk Papua, sejak akhir 2019 telah terjadi beberapa gelombang pengungsian internal di Kabupaten Intan Jaya menyusul baku tembak antara OPM dan aparat keamanan Indonesia dan insiden kekerasan terhadap Penduduk Asli Papua. Penduduk setempat telah pergi ke distrik Sugapa dan kabupaten lainnya, seperti Mimika dan Nabire

BACA LEBIH LANJUT

  • Negara tidak boleh membungkam suara kritis mahasiswa

    Menanggapi pemanggilan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas oleh polisi karena unggahan poster dengan wajah Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani, serta pembatalan diskusi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HMAP) terkait Papua di Universitas Pembangunan Negara (UPN) Veteran Jawa Timur, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan: “Insiden-insiden ini […]


Perburuan Emas