……………………..

RUYANTI DARWIN

13-15 Mei 1998. Sepekan sebelum Soeharto lengser, kerusuhan merebak dan meluas di beberapa kota seperti Jakarta, Solo, Medan, Palembang, Surabaya dan Lampung. Lebih dari 1000 orang menjadi korban jiwa, ratusan lainnya menderita luka siksa dan menjadi korban perkosaan.

Dalam laporan penyelidikan independen di bawah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, menemukan temuan bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak banyak melakukan pencegahan sebelum kerusuhan pecah. Bahkan dalam temuannya, beberapa saksi mata menyatakan aparat keamanan ikut menyulut kekerasan.

Mall Yogya Klender adalah salah satu tempat di mana kerusuhan terjadi. Eten Karyana -salah satu korban dari peristiwa ini ditemukan dalam keadaan tewas terpanggang. Sebelumnya ia diketahui ingin menyelamatkan dua anak kecil yang terjebak api di dalam gedung mall tersebut.

TGPF pada temuannya menyatakan bahwa serial kerusuhan yang terjadi di beberapa kota pad 13-15 Mei 1998 adalah peristiwa yang telah direncanakan, melibatkan unsur koordinasi, transportasi, dan komunikasi aparat keamanan (khususnya militer Indonesia).

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa tragedi Mei 1998 telah menemukan indikasi kuat atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Setelah 20 tahun reformasi berlalu, para korban dan keluarga masih belum mendapatkasn kepastian hukum dan keadilan atas kasus yang menimpa mereka.

In a report of an independent investigation under the May 1998 Joint Fact Finding Team (TGPF), it was found that Indonesian security forces did not take much precaution before riots broke out. Even in his findings, several eyewitnesses stated that the security forces also contributed to the violence.

The Yogya Klender Mall is one of the places where riots occur. Eten Karyana – one of the victims of this incident was found dead baked. Previously he was known to want to save two small children trapped in a fire inside the mall building.

TGPF on its findings stated that a series of riots that occurred in several cities on May 13-15, 1998 were planned events, involving elements of coordination, transportation, and communication of the security forces (especially the Indonesian military).

The results of the National Human Rights Commission’s investigation into the May 1998 tragedy have found strong indications of the occurrence of crimes against humanity in accordance with Law Number 26 of 2000.

After 20 years of reform passed, victims and families still have not received legal certainty and justice for the cases that befell them.

SUROSO

27 Juli 1996. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai Kudatuli (Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli) adalah peristiwa pengambilalihan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokratik Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58.

Aksi penyerangan terjadi setelah PDI menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) 2-6 Desember 1993 di Surabaya, mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum DPP PDI. Diketahui massa penyerang dari kubu Soerjadi –lawan politik ketua umum terpilih DPP PDI menyerang pada tanggal peristiwa. Polisi dan militer Indonesia yang berada di lokasi peristiwa tidak melakukan pencegahan dan membiarkan bentrokan terjadi.

Dalam catatan Komnas HAM setidaknya 5 orang tewas, 149 orang terluka, 136 orang ditahan dan dijatuhi vonis sebagai tahanan politik. Pasca reformasi 1998, Komnas HAM memasukkan Kudatuli dalam kajian HAM dan merekomendasikan harus dibentuk tim penyelidik pro-justisia sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk peristiwa Kudatuli.

MUNIR SAID THALIB

Munir memiliki catatan panjang untuk keterlibatannya pada agenda perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. ia juga dikenal sebagai salah satu figur penting di Indonesia yang mempromosikan penegakan hukum dan gerakan anti korupsi. Ia memulai karirnya sebagai advokat di Surabaya medio 1989. ia juga sempat menjadi direktur Lembaga Bantuan Hukum Semarang, dan kepala operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta ditahun 1986. Sejak ia membentuk KontraS pada 1998, Munir banyak mengangkat isu pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa kediktatoran Soeharto dan Orde Baru. Munir Said Thalib juga banyak menerima penghargaan bergengsi HAM dan rekognisi internasional atas kerja-kerja kemanusiaannya, seperti Right Livelihood Award, Civil Courage Prize dan Human Rights Award First Honoree. 7 September 2004, Munir Said Thalib ditemukan tewas pada perjalanan udara dari Jakarta menuju Belanda, ketika ia ingin melanjutkan pendidikan Masters-nya di Universitas Ultrecht. Otoritas hukum Belanda telah menemukan sejumlah kandungan arsenik di tubuhnya. Sebelum ia tewas, Munir sempat menjadi target teror dan intimidasi atas aktivitas-aktivitasnya. Tahun 2002 dan 2003 kantor KontraS diserang, bahkan rumahnya juga sempat dikirimi bom pada Agustus 2003. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 telah membentuk Tim Pencari Fakta (“TPF”) untuk menyelidiki kasus kematian Munir. Juni 2005, TPF telah menyerahkan temuan-temuan fakta dan catatan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan TPF bahkan memberikan jejak nama-nama petinggi Badan Intelijen Negara dan otoritas tertinggi penerbangan Garuda Indonesia yang terkait dengan kematian Munir. Namun demikian, laporan TPF ini tidak digunakan pada proses persidangan perkara kasus kematiannya. Baik Pollycarpus Budihari Priyanto (intelijen lapangan sekaligus pilot Garuda Indonesia) dan Muchdi Prawiro Pranjono (Deputi V Badan Intelijen Negara) adalah nama-nama yang diduga kuat tersangkut pada kematian Munir. Pollcarpus divonis 20 tahun kurungan penjara. Ia banyak mendapatkan remisi, sehingga pada 28 November 2014 ia dibebaskan setelah menjalani 8 tahun kurungan penjara dari vonis 20 tahun yang harus dijalani. Sedangkan Muchdi tidak ditemukan terbukti bersalah pada kasus kematian Munir. KontraS ditahun 2015-2016 melakukan terobosan hukum dengan menggunakan pendekatan hak atas informasi guna mendorong negara mengumumkan isi laporan TPF Munir. Komisi Informasi Pusat pada 10 Oktober 2016 mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengumumkan isi rekomendasi kepada publik. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan keputusan Komisi. Perkara putusan Komisi Informasi Pusat ini bahkan sempat dibawa kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung juga menolak permohonan membuka informasi publik laporan TPF. Amnesty International dan banyak organisasi HAM lainnya bersama dengan Suciwati–istri Munir–hingga kini masih mengupayakan keadilan dan melawan impunitas pada kasus kematian Munir Said Thalib.

TANJUNG PRIOK 1984

“Peristiwa Tanjung Priok 1984 adalah salah satu pelanggaran HAM berat yang memenuhi unsur jenis kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Laporan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM telah menemukan jumlah korban sebanyak 79 orang, luka berat 55 orang, 24 orang tewas dan puluhan lainnya hilang belum ditemukan hingga kini. Peristiwa amat terkait dengan penerapan asas tunggal Pancasila yang ditolak oleh banyak organisasi massa Islam Indonesia pada medio 1980an. Di Jakarta, Tanjung Priok kampanye penolakan tersebut dijawab otoritas negara dengan masuk ke tempat-tempat ibadah, termasuk masjid. Insiden 7-9 September 1984 adalah pemicu awal ketika seorang aparat militer Sersan Satu (Sertu) Hermanu anggota Babinsa Kodim 0502 masuk ke dalam masjid, tidak melepas sepatu, menyiram air got dan menodongkan pistol ke arah jamaah yang melarang perbuatannya untuk mencabut pesan kampanye penolakan asas tunggal Pancasila. Keributan semakin meluas setelah massa membakar motor milik Sertu Hermanu. Empat orang warga Tanjung Priok ditangkap. 12 September 1984 Amir Biki, figur Islam yang dihormati di Tanjung Priok, menyerukan jamaahnya untuk mendatangi Kodim 0502 dan Polsek Koja untuk membebaskan 4 warga Priok yang ditahan. Tepat di depan jalan Yos Sudarso, Amir Biki dan massa aksinya dihadang aparat dari kesatuan Arhanudse yang dipimpin Kapten Sriyanto. Aparat mulai menembaki massa dengan membabi buta, menangkapi warga yang berlarian di lorong-lorong gang. Aparat keamanan juga menyapu bersih massa dengan panser. Dokumentasi KontraS (2004) menyatakan bahwa korban jiwa dan luka di tempat dibawa menggunakan truk ke RSPAD. Korban yang selamat dibawa warga ke RS sekitar tempat perkara. Mobil pemadam kemabaran digunakan untuk menyemprot dan membersihkan bekas darah, beberapa bangunan juga ditemukan terbakar Pengadilan HAM adhoc yang digelar pada 2003-2004 telah menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun demikian, pengadilan gagal menghukum pelaku dan memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.”

Some content

TRAGEDI MEI 1998

“Peristiwa kerusuhan massal yang menyebar luas di beberapa kota di Indonesia pada 13-15 Mei 1998 adalah ekspresi kemarahan publik atas tindakan brutal aparat keamanan ketika aparat menembaki mahasiswa Trisakti. Bentuk amok kemudian juga dialihkan kepada etnis minoritas Tionghoa saat itu. Dalam dokumentasi Komnas HAM diketahui bahwa di Jakarta dan banyak kota besar lainnya, ribuan gedung, toko dan rumah warga rusak. Atas peristiwa itu, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang akhirnya menyelesaikan laporan penyelidikan pada 23 Oktober 1998. TGPF menemukan fakta bahwa kerusuhan telah mengakibatkan lebih dari seribu orang tewas akibat terjebak dalam bangunan yang dibakar atau terbakar, ratusan korban menderita luka-luka, praktik penghilangan paksa terhadap sejumlah orang juga turut terdokumentasi. TGPF juga menemukan adanya jejak pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan etnis keturunan Tionghoa. Laporan TGPF menelurkan 8 rekomendasi, namun sebagian besar tidak pernah mendapatkan tindak lanjut oleh pemerintah. Isu rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban ataupun pengadilan militer untuk petinggi militer Indonesia yang diduga kuat terlibat atau membiarkan peristiwa terjadi juga tidak menghasilkan suatu keputusan final yang kuat dan memuaskan dari sisi korban. Medio 2000, Komnas HAM membentuk tim penyelidik pro-justisia untuk dugaan pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa ini. Pada tahun 2003, tim penyelidik Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hasil penyelidikan Komnas HAM telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung, selaku penyelidik dan penuntut perkara pada 9 September 2003. Namun Jaksa Agung sejak tahun 2003 hingga kini menyatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM belum bisa ditindaklanjuti karena pengadilan HAM adhoc belum terbentuk. Komnas HAM diketahui juga telah menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM adhoc, namun hingga kini itikad baik pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan kasus ini masih minim. Para korban dan keluarga belum mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan atas situasi yang telah menimpa mereka dua dekade silam. ”

TRAGEDI SEMANGGI

“Insiden Semanggi terjadi antara tanggal 8-14 November 1998, ketika mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Presiden BJ. Habibie untuk mengakhiri krisis ekonomi di Indonesia. Pada saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tengah menggelar Sidang Istimewa untuk melangsungkan pemilu memilih figur suksesor pengganti BJ. Habibie dari posisi kepala negara dan presiden Republik Indonesia. Demonstrasi damai yang juga turut menuntut pertanggungjawaban BJ. Habibie tersebut berubah menjadi aksi represif, khususnya ketika aparat keamanan Indonesia menggunakan kekuatan berlebihan untuk menghalau para demonstran ditanggal 13 November 1998. Nama-nama seperti Bernardinus Realino Norma Irawan, Sigit Prasetyo, Engkus Kusnadi, Teddy Mardani tewas ditempat akibat peluru tajam, ratusan orang lainnya menderita luka-luka. Tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II. Pansus menyimpulkan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tidak masuk pada kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan hanya merupakan tindak pidana biasa. Tahun 2002, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II. Komnas HAM menemukan dugaan kuat adanya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap tiga rangkaian peristiwa tersebut. April 2002 Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM berwenang untuk menyelidiki suatu kejahatan ataupun pelanggaran HAM yang berat, sementara Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai amanat undang-undang. Akan tetapi, Jaksa Agung tidak kunjung juga melakukan penyidikan dengan berbagai alasan, yang mengakibatkan terjadinya bolak-balik berkas dokumen penyelidikan Komnas HAM. Hal lainnya yang kerap dijadikan alasan oleh Jaksa Agung adalah bahwa khususnya Peristiwa Trisakti telah digelar melalui proses Pengadilan Militer. Jaksa Agung juga mempertanyakan sumpah penyelidik Komnas HAM atas tiga peristiwa tersebut, dan Jaksa Agung kerap menggunakan dalih belum lahirnya suatu keputusan politik untuk membentuk pengadilan HAM adhoc guna memulai penyidikan. Terhitung sejak 2002 hingga sekarang telah terjadi 5 kali bolak-balik berkas penyelidikan Komnas HAM ke Jaksa Agung untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II. Berkas terakhir tercatat dikembalikan oleh Jaksa Agung pada 2013. Hingga kini belum ada suatu proses hukum yang bisa mengukur pengembalikan berkas antara Jaksa Agung dan Komnas HAM, yang artinya belum ada kualitas keadilan yang bisa dirasakan oleh para korban dan keluarga atas peristiwa yang mereka alami. ”

ADD META
Ho Kim

“Kalau dia (Yap Yun Hap) masih hidup, mungkin kehidupan saya lebih dari sekarang ini.”

Cuplikan wawancara
ADD META
Martini

“Kalau saya punya mau, Wiranto saya ambil, penjarakan, adili. Kita baru merasa puas.”

CUPLIKAN WAWANCARA
ADD META
Karsiah

“Kalau saya merasakan lebih baik ada anak daripada harta. Harta tidak ada artinya bagi saya.”

CUPLIKAN WAWANCARA