Merespons serangan udara militer Myanmar yang menewaskan sedikitnya 53 jiwa di Wilayah Sagaing, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan:
“Serangan udara itu merupakan bentuk kekejian terkini yang dilakukan militer Myanmar atas rakyatnya. Laporan awal tentang serangan ini menyebutkan banyak nyawa warga sipil terenggut, korban luka, dan rumah-rumah mereka hancur.
Sungguh ironis bahwa serangan udara ini dilakukan menjelang peringatan dua tahun dikeluarkannya lima poin konsensus ASEAN atas Myanmar, yang nyatanya gagal menghentikan kekejaman militer di sana.
Pekan lalu Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa “everything is on the right track so far” terkait upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, termasuk dalam menangani isu Myanmar. Namun serangan udara yang dilakukan militer Myanmar beberapa hari kemudian seakan menunjukkan bahwa mereka tidak mengindahkan upaya yang sedang dilakukan ASEAN dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini harus memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang, sebagai momen untuk mendorong ASEAN mengeluarkan sikap lebih tegas untuk menghentikan kekejaman yang terus dilakukan militer Myanmar terhadap warganya.
Lima poin konsensus yang telah didorong selama ini jelas tidak dihiraukan oleh junta Myanmar. ASEAN harus segara mendorong upaya baru yang lebih tegas demi menghentikan krisis hak asasi manusia di Myanmar
Latar belakang
Pada pagi hari tanggal 11 April 2023, militer Myanmar melakukan serangan udara di sebuah desa di Kotapraja Kanbalu, Kawasan Sagaing. Laporan media internasional mengungkapkan bahwa serangan yang ditujukan kepada basis-basis oposisi itu menewaskan setidaknya 53 orang, 40 luka-luka, tetapi jumlah korban jiwa diperkirakan bisa bertambah. Sejumlah media lokal mengungkapkan kekhawatiran warga setempat bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai 100 orang. Namun Amnesty belum berhasil melakukan verifikasi independen terkait detail korban dari serangan ini.
Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, Amnesty International telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari penumpasan militer terhadap oposisi di seluruh Myanmar.
Pada November 2022, Amnesty International meluncurkan kampanye yang menyerukan penangguhan pasokan bahan bakar penerbangan untuk mencegah militer Myanmar melakukan serangan udara yang melanggar hukum. Investigasi Amnesty juga mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat di seluruh rantai pasokan bahan bakar tersebut.