TEMPO/Muhammad Hidayat

COVID-19: Jumlah kematian tenaga kesehatan mencapai 17.000 jiwa di seluruh dunia

Setidaknya 17.000 tenaga kesehatan telah meninggal dunia karena COVID-19 selama setahun terakhir, kata Amnesty International, Public Services International (PSI) dan UNI Global Union dalam studi terbaru mereka. Ketiga organisasi ini menyerukan tindakan segera untuk mempercepat vaksinasi jutaan tenaga kesehatan yang berada di garis depan di seluruh dunia.

Desakan ini muncul di tengah ketidaksetaraan global dalam akses terhadap vaksin yang terus meluas. Lebih dari separuh dosis vaksin dunia, sejauh ini, hanya diberikan di 10 negara kaya, yang merupakan kurang dari 10% populasi dunia, sementara lebih dari 100 negara belum memvaksinasi satu orang pun. Dengan banyaknya negara miskin yang akan menerima gelombang pertama vaksin dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, ketiga organisasi tersebut meminta pemerintah di berbagai negara untuk memasukkan seluruh tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam rencana distribusi mereka – termasuk yang sering diabaikan dalam pandemi seperti petugas kebersihan, petugas kesehatan masyarakat dan pekerja perawatan sosial – untuk menyelamatkan nyawa dan menyediakan kondisi kerja yang aman.

“Meninggalnya satu tenaga kesehatan karena COVID-19 setiap 30 menit adalah sebuah tragedi dan ketidakadilan. Tenaga kesehatan di seluruh dunia telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba menjaga orang-orang dari COVID-19, namun terlalu banyak yang tidak terlindungi dan akhirnya membayar harga termahal,” kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial di Amnesty International.

“Pemerintah di berbagai negara harus memastikan semua tenaga kesehatan di mana pun terlindungi dari COVID-19. Setelah mempertaruhkan nyawa mereka sepanjang pandemi, inilah saatnya mereka diprioritaskan untuk vaksin. Tindakan cepat harus diambil untuk menutup ketidaksetaraan global yang besar dalam akses vaksin, sehingga petugas kesehatan masyakarat di Peru sama terlindunginya seperti dokter di Inggris.”

Ketiga organisasi tersebut menganalisa data yang diterbitkan oleh pemerintah, serikat pekerja, media dan organisasi masyarakat sipil di lebih dari 80 negara. Namun, angka-angka ini kemungkinan besar lebih rendah dari kenyataan, mengingat banyak pemerintah belum mengumpulkan data resmi, atau mengumpulkan data yang tidak atau belum lengkap.

Diabaikan dan tidak dilindungi

Kondisi kerja yang tidak aman dan kurangnya alat pelindung diri (APD) telah menyebabkan masalah besar bagi tenaga kesehatan di seluruh dunia selama pandemi, terutama pada fase-fase awal. Laporan Amnesty International pada Juli 2020 menemukan adanya kekurangan APD yang memadai di hampir setiap 63 negara yang dipantau. Beberapa kelompok sangat terabaikan, dan di negara-negara seperti Malaysia, Meksiko dan Amerika Serikat, tenaga kebersihan, staf tambahan dan pekerja perawatan sosial menghadapi persekusi, termasuk pemecatan dan penangkapan setelah menuntut tersedianya APD dan kondisi kerja yang aman.

Di banyak negara, pengabaian terhadap pekerja perawatan telah menjadi ciri pandemi yang konsisten. Setidaknya 1.576 staf panti jompo meninggal karena COVID-19 di AS. Di Inggris, 494 pekerja panti sosial meninggal pada tahun 2020, dan data pemerintah menunjukkan bahwa mereka yang bekerja di panti jompo dan perawatan sosial tiga kali lebih mungkin meninggal karena COVID-19 daripada populasi pekerja pada umumnya.

Sebuah laporan UNICARE, bagian dari UNI Global Union, baru-baru ini menyoroti bagaimana staf perawatan sosial yang bekerja di berbagai kondisi, dengan kontrak sementara, dan di fasilitas dengan perbandingan antara jumlah staf dengan penghuni yang tidak proporsional memiliki tingkat infeksi dan kematian yang lebih tinggi.

“Kematian-kematian ini mengerikan dan hanya mencerminkan sebagian kecil dari dampak pandemi yang sebenarnya untuk tenaga kesehatan di seluruh dunia. Virus ini tidak membedakan antara seorang ahli bedah dengan pekerja panti jompo atau dengan asisten perawat, dan begitu pula seharusnya pendekatan kita terhadap vaksinasi, alat pelindung diri, dan protokol keselamatan untuk tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19,” kata Christy Hoffman, Sekretaris Jenderal UNI Global Union

“Respon kita terhadap COVID-19 harus memacu perubahan mendasar dalam penanganan, jika tidak maka ketidaksetaraan akan terus terjadi, yang mana telah menempatkan begitu banyak nyawa dalam risiko yang tidak perlu.”

Pemberian vaksinasi yang tidak merata

Meskipun tenaga kesehatan yang rentan telah diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi di sebagian besar negara, adanya ketidaksetaraan global dalam akses vaksin juga mengartikan bahwa belum ada satupun tenaga kesehatan yang menerima vaksin di lebih dari 100 negara.

Pada saat yang sama, petugas kesehatan di beberapa negara yang telah memulai program vaksinasi berisiko kehilangan prioritas tersebut, atau terpaksa menunggu, baik karena kurangnya pasokan, masalah dalam pelaksanaan, atau definisi sempit tentang apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan

Di Eropa, tenaga kesehatan secara umum telah diprioritaskan dalam rencana nasional, meskipun tantangan pasokan telah memperlambat laju distribusinya. Di beberapa negara, serikat pekerja dan pemberi kerja juga mengadvokasi supaya pekerja perawatan rumahan secara resmi didefinisikan sebagai pekerja kesehatan sehingga mereka dapat dimasukkan dalam kelompok pertama yang diprioritaskan untuk vaksinasi.

Di negara-negara termasuk Brazil dan Peru, di mana vaksinasi tenaga kesehatan dimulai pada bulan Januari dan Februari, organisasi tenaga kesehatan melaporkan bahwa beberapa petugas kebersihan dan sanitasi rumah sakit tidak diberikan vaksin, meskipun rentan terpapar virus, sementara di beberapa situasi, staf administrasi dan manajemen telah divaksinasi sebelum staf di garis terdepan.

Di Afrika Selatan, di mana lebih dari 492 tenaga kesehatan meninggal selama tahun 2020, pemerintah baru-baru ini mulai memvaksinasi beberapa tenaga kesehatan sebagai bagian dari uji coba vaksin Johnson dan Johnson, dan akan menerima pasokan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang, meskipun rencana awal terhambat dengan penangguhan penggunaan vaksin Oxford / AstraZeneca. Pada bulan Februari, Organisasi Keperawatan Demokratik Afrika Selatan (DENOSA) meminta pemerintah untuk memastikan perawat di daerah pedesaan sepenuhnya disertakan dalam peluncuran vaksin, setelah diabaikan dalam peluncuran APD.

Pemerintah di berbagai negara harus memprioritaskan semua tenaga kesehatan di garis depan dalam rencana alokasi vaksin mereka. Untuk mendukung kampanye Vaksin Rakyat, Amnesty International, Public Services International (PSI) dan UNI Global Union juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan cepat untuk meningkatkan pasokan vaksin global dengan berinvestasi dalam kapasitas produksi dan memastikan produsen vaksin berbagi teknologi dan pengetahuan mereka, untuk memastikan setiap orang mendapat suntikan vaksin.

“Cara utama untuk mempercepat vaksinasi dan mencegah kematian para pekerja yang berada di garis depan lebih lanjut adalah dengan penangguhan hak paten WTO, didukung dengan hibah untuk negara-negara miskin yang masih belum memperoleh vaksin yang lebih murah,” kata Rosa Pavanelli, Sekretaris Jenderal PSI.

“Pemerintah di berbagai negara harus memperoleh dan mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat secepat mungkin. Tenaga kesehatan hanya akan benar-benar aman setelah semua orang aman.”

Topik

X