21 tahun telah berlalu sejak Tragedi Wasior, namun, proses peradilan berjalan stagnan dan menunjukkan bagaimana impunitas tetap dilanggengkan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Malaysia telah setuju untuk menghapuskan hukuman mati wajib. Keputusan Kabinet dicapai setelah presentasi laporan oleh Komite Khusus untuk Meninjau Hukuman Alternatif untuk Hukuman Mati Wajib.

Sampai sekarang, draf terbaru dari RKUHP tetap tidak dibuka ke publik walaupun sudah banyak desakan dari masyarakat. Padahal, transparansi revisi aturan pidana sangat penting karena bisa berdampak pada hak asasi kita. Apalagi beberapa pasal di RKUHP mengancam ruang kebebasan sipil yang akhir-akhir...

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tanggal 6 Desember 2022 menambah suram wajah penegakan HAM di tahun 2022 dan tahun-tahun ke depan.

Menjelang revisi keduanya, UU ITE masih bermasalah, pasal-pasal karet yang bisa memidanakan orang secara tidak adil masih ada dalam draf revisi kedua yang sudah diserahkan ke DPR oleh pemerintah. Simak pasal apa saja yang bikin #SemuaBisaKena.